Published On: Mon, Oct 12th, 2015

Perda Tentang CSR Ditetapkan

banner

BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR        TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

 

Menimbang :
  1. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
  2. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;

 

  1. bahwa pada dunia usaha diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip – prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi;
 

  1. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;

 

  1. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

 

 

Mengingat :
  1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

 

  1. Undang-undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

 

  1. Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

 

  1. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 

  1. Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

 

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

 

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);

 

  1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 32);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
  2. Pemerintah Daerah adalah   Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
  5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
  6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
  8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
  9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  10. Pemangku kepentingan   adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;

 

 

  1. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  2. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
  3. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan / mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

 

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

  1. Kepastian hukum;
  2. Kepentingan Umum;
  3. Keterpaduan;
  4. Partisipatif dan Aspiratif;
  5. Keterbukaan;
  6. Berkelanjutan;
  7. Kemandirian;
  8. Berwawasan Lingkungan; dan
  9. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

  • Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:
  1. Kesadaran umum;
  2. Kepedulian;
  3. Keterpaduan;
  4. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  5. Keberpihakan;
  6. Kemitraan;
  7. Mutualistis;
  8. Tidak diskriminatif; dan
  9. koordinatif;
    • Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  10. Manajemen yang sehat;
  11. Profesional;
  12. Transparan;
  13. Akuntabilitas;
  14. Kreatif dan Inovatif;
  15. Terukur; dan
  16. Program perbaikan berkelanjutan.

 

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

  1. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi;
  2. Mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

  • Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
  • Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
  1. Terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak   yang menjadi pelakunya;
  2. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
  4. Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
  5. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
  6. Terwujudnya   pemerataan   pembangunan   melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
  7. Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

 

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bekasi.

 

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

  • Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi program dan bidang kerja, lembaga, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pelaporan, termasuk peran serta masyarakat;
  • Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah;
  • Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

 

BAB V

SUBJEK

Pasal 8

  • Setiap penanam modal dan atau perusahaan yang berstatus badan hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  • Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi kabupaten Bekasi;
  • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
  1. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau
  2. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
  • Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) huruf a dan huruf b dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  • Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
  • Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan berhak untuk:

  1. Menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi;
  2. Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 10

  • Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan wajib untuk:
  1. Menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
  2. Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
    • Dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah BUMN/BUMD maka besarnya dana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi dan berkeinginan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi, berkoordinasi melalui Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VII

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu

Program

Pasal 12

(1) Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:

  1. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
  2. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
  3. program langsung pada masyarakat.

 

 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

(3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

 

Pasal 13

 

  • Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi

 

  • Program   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi.

 

Pasal 14

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak   dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

 

Pasal 15

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk :

  • menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
  • untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

 

Pasal 16

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

  1. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarannya disesuai dengan kemampuan perusahaan;
  2. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  3. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil;
  4. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
  5. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
  6. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

 

Bagian Kedua

Bidang Kerja

Pasal 17

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:

  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Sosial;
  4. Sarana dan Prasarana Keagamaan ;
  5. Peningkatan daya beli masyarakat;
  6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
  7. Olah raga dan seni budaya;dan
  8. Lingkungan hidup;
  9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 18

  • Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi, Bupati membentuk Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertugas untuk mengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  • Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Kawasan Industri
  2. Perwakilan Pemerintahan Daerah;
  3. Perwakilan Masyarakat;
    • Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  4. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP);
  5. Tim Fasilitasi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  6. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 19

 

  • Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraanTanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

 

  • Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.

 

  • FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

 

Pasal 20

 

  • Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk oleh Bupati.
  • Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas
  1. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Sosial Responsibility (CSR);
  2. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program CSR kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  3. Membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program CSR dengan pihak terkait;
  4. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan CSR dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
  5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program CSR serta menyusun system informasi implementasi CSR berbasis website di Kabupaten Bekasi;
  6. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;

(3) Untuk mendukung pelaksaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;

(4) Biaya Tim Fasilitasi program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi;

 

Pasal 21

 

  • Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsure Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.
  • Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Kabupaten Bekasi;
  • Biaya Tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi;
  • Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang).

.

Pasal 22

  • Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Lembaga;
  • Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah;
  • Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

 

BAB IX

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 23

 

(1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan , yaitu :

  1. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
  2. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan ;
  3. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan;
  4. Tim Koordinasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

(2) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Lembaga.

  • Bagi Pengelola kawasan dan perusahaan didalamnya dapat melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk kegiatan bersama yang mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga.

 

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

 

BAB X

PEMBIAYAAN

 

Pasal 25

  • Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
  • Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
  • Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

BAB XI

FASILITAS

 

Pasal 26

  • Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  • Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan   oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
  1. Kemudahan pelayanan; dan
  2. Pemberian penghargaan;
    • bagi Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diberikan fasilitas promosi dalam kegiatannya sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
    • Sistem informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
    • Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

 

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

 

Pasal 27

  • Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah;
  • Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  1. Realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap perusahaan;
  2. Realisasi penggunaan biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
  3. Capaian program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
    • Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh eksternal Auditor independen yang ditunjuk oleh lembaga secara periodik.

 

Pasal 28

  • Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk:
  1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
  2. Merumuskan rencana tindak lanjut;
    • Laporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
    • Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

 

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

  • Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  • Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsinya;
  • Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

  • Perusahaan BUMN dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  1. Teguran;
  2. Peringatan tertulis; dan
  3. Pembatasan izin kegiatan usaha.
  • Lembaga pengelola tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD;

 

BAB XVI

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

  • Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  • Tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

Pasal 33

  • Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
  • Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak   tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

  • Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini;
  • Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

 

Pasal 35

Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal

BUPATI BEKASI

 

 

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

 

 

  1. MUHYIDDIN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN     NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR     TAHUN

 

banner

About the Author

-

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Al-Ghazali says:

    selamat malam redaksi cikarang pos, saya ingin bertanya soal post-an tabloidcikarangpos.com pada 12 Oktober 2015 dengan judul besar Perda Tentang CSR Ditetapkan. Apakah sudah disahkan atau belum, karena tidak ada keterangan lanjut hanya ada lembaran rancangan perdanya saja,mohon bantuan dan penerangannya, terimakasih

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

nisp
4 M Kepada Desa Sukaresmi Aditya Maulana Dari Waitress Hingga Hotel Manager Anggota Sarbumusi Berhak Terima Dana Pensiun 100 Juta Antara Gaya Hidup & Kesehatan Berburu Berkah Di Bulan Ramadhan bioskop cinemaxx BUDIYANTO Cikarang Ditinggal Mudik CSR Kabupaten Bekasi Dadali Hibur Anak Yatim Cikarang Daeng Muhammad Bangun Masjid Talagamanggung di Pebayuran Demokrasi Mini Ala Warga "Berlian" Faber Castell Memperluas Pabrik di MM2100 GABUNGAN OPERATOR TV KABEL INDONESIA DEKLARASI GERAKAN NASIONAL TAYANG FTA GRATIS Gema Ramadhan dan Idul Fitri LPPM Jababeka Glorious Ramadan at Mal Lippo Cikarang GROUND BREAKING MAYFAIR Estate & Parklands di Jababeka Residence Hipertensi : Masalah Serius Pada Generasi Muda Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang Santuni 100 Anak Yatim Java Palace Hotel KAMPUNG HALAMAN Kapolresta Bekasi Tinjau Kesiapan Personil Amankan Mudik 2015 Kemilau Ramadhan 2015 Jababeka Residence Kodim Kawal Kegiatan Gemar Membaca Komunitas BerbagiNasi Cikarang dan Coca-Cola Amatil Indonesia Gelar Berbagi Ceria di Bulan Ramadhan Komunitas Peduli Cikarang Peduli Yatim Piatu Dan Lingkungan LATIN NIGHT BARBECUE @ GRANDE VALORE HOTEL – JABABEKA LEBARAN MENGINAP GRATIS DI HOTEL SANTIKA CIKARANG Lippo Cikarang Serahkan Bantuan Senilai 4 Papinka Goyang Basecamp NCRadio Pemasangan Kawat Gigi Penampilan Memukau Para Siswa Berkebutuhan Khusus President Special Needs Centre (PSNC) Pencegahan Penyakit Akibat Kerja PROMO “BERKAH RAMADHAN” Hotel Santika Cikarang PSNC Siapkan Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus Usia Dewasa PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) PT Cameron Services International Lulus Sertifikasi OHSAS 18001:2007 & SMK3 PT Trans Jakarta Luncurkan Bus Tingkat Pariwisata Tematik Rira GreenPark Kembangkan Cluster Perkantoran Dan Pergudangan Khusus UKM Samsung Siap Produksi Ponsel dan Tablel Sebanyak 1 Juta/Bulan Sekjen Aspelindo : Pemda Harus Siapkan SDM Lokal Hadapi MEA Soft Opening Batiqa Hotel Suzuki Tambah Investasi Tasyakuran Kelulusan Siswa SDIT An Nur Angkatan Kesembilan Wisuda Ke-10 President University